Salah satu agenda penting Indonesia adalah pemerataan pembangunan. Hingga 78 tahun usia kemerdekaan masih ada puluhan kabupaten masuk kategori tertinggal di negeri ini. Sementara daerah lainnya sudah berlari mengejar kemajuan, sebagian daerah masih terseok-seok mengejar jauh di belakang.
Di tengah hiruk pikuk politik agenda pembangunan daerah tertinggal harus terkawal. Jangan sampai hanyut dan tenggelam. Apalagi sampai terlupakan dan terabaikan.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi sangat krusial. Amanat konsitusi untuk membangun masyarakat adil dan makmur harus ditunaikan. Tak hanya tumbuh pembangunan juga harus merata. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.
Pada tahun ini pemerintah melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui penguatan asimetri pembangunan berbasis data dan rekomendasi lokal, juga sesuai masalah dan potensi setempat, serta penggunaan data pemanfaat by name by address. Kedua, upaya yang dilakukan yakni penguatan gotong royong kelembagaan lintas Kementerian/Lembaga, serta sinergi dengan pemerintah daerah, juga pihak swasta, perguruan tinggi, dan pers lokal maupun nasional.
Target mengentaskan 25 dari 62 kabupaten dari status sebagai daerah tertinggal sepanjang 2020-2024 sudah dicanangkan Pemerintah. Dengan demikian, diperkirakan masih akan tersisa 37 kabupaten yang masih tertinggal hingga akhir 2024. Realisasinya menjadi tantangan tersendiri.
Kemendes PDTT telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan daerah tertinggal, antara lain melalui program pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di daerah tertinggal.
Sementara itu, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Untuk itu, Kemendes PDTT telah mendorong pengembangan ekonomi lokal, termasuk melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pembangunan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Untuk itu, Kemendes PDTT telah mendorong peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal.
Kemendes PDTT juga bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Kemendes PDTT juga meluncurkan program-program baru untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, antara lain Program Desa Digital untuk mendorong transformasi digital di desa-desa tertinggal, Program Desa Wisata untuk mengembangkan potensi wisata di desa-desa tertinggal, dan Program Desa Energi Terbarukan untuk memanfaatkan energi terbarukan di desa-desa tertinggal.
Program-program baru tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
