Hari-hari yang sangat menentukan perjalanan demokrasi dan politik di Indonesia sedang kita lalui. Hari ini Senin (16/10/2023) publik menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia Calon Wakil Presiden. Hanya selang tiga hari menjelang pembukaan pendaftaran Capres-cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Drama politik ini sudah didahului momen-momen penting sebelumnya. Mendadak Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal hadir ke ajang Moto GP di Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat pada (15/10/2023). Publik tentu mafhum bahwa tanggal 14/10/2023 telah membuka Rakernas Relawan Projo. Walau Jokowi tidak memberikan arahan secara eksplisit namun langkah Projo yang merapat ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan arah politik Jokowi.
Sebelumnya ada pertemuan antara Presiden dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Jumat malam, tanggal 13 Oktober 2023, di Istana Merdeka, Jakarta, dijelaskan sebagai silaturahmi biasa. Surya Paloh sendiri tidak merinci apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Namun, pertemuan tersebut terjadi di tengah ramai kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang juga anggota Partai NasDem. KPK telah menemukan aliran uang yang diduga hasil korupsi SYL ke Partai NasDem. Meski belum ada konfirmasi resmi tentang apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, situasi ini bisa membuat publik beranggapan bahwa kasus tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan.
Situasi Pelik di Partai Nasdem
Sementara itu Partai NasDem membantah tuduhan tentang dugaan aliran uang hasil korupsi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke partai tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran uang ini dan telah mencakup aspek tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyelidikannya.
Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menyatakan bahwa penelusuran ini masih berlangsung, terutama terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dari tiga tersangka dugaan korupsi di Kementan, hanya SYL yang dijerat dengan pasal TPPU. Pasal ini diterapkan setelah adanya dugaan SYL melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil korupsi.
Ali menjelaskan bahwa dugaan tersebut meliputi berbagai tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil . tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
Penyidik KPK menemukan dugaan aliran hasil korupsi SYL mengalir ke Partai NasDem. Temuan ini masih terus didalami oleh KPK. Ali meyakini NasDem akan mendukung proses hukum terhadap SYL yang tengah dilakukan oleh KPK. Dia juga menyebutkan bahwa NasDem dan partai politik lain telah berkomitmen menolak politik uang jelang Pemilu 2024
Meski demikian, NasDem merasa kesal dengan tuduhan KPK tersebut dan menganggap pernyataan KPK cenderung memojokkan partai mereka. Namun, NasDem menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Dasar dari tuduhan KPK terhadap Partai NasDem menerima aliran uang hasil korupsi SYL adalah berdasarkan bukti yang mereka temukan dalam proses penyelidikan. Alexander Marwata, pimpinan KPK, menegaskan bahwa pernyataan tersebut didasari oleh bukti yang ada. Sebelumnya, KPK telah menemukan aliran dana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengarah ke Partai NasDem.
KPK juga menyebutkan bahwa ada uang miliaran rupiah dari SYL yang mengalir ke Partai NasDem. Alexander Marwata, dalam penjelasannya, menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan tuduhan tersebut berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama penyelidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan tersebut bukan tanpa dasar, tetapi berdasarkan temuan dan bukti konkret dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
Situasi ini tentu sangat berat bagi Partai Nasdem. Kasus Korupsi BTS yang menyeret nama eks Sekjen Johnny G Platte belum juga usai. Fakta demi fakta persidangan menjadi batu sandungan bagi citra partai berslogan Restorasi Indonesia itu. Kini partai besutan Surya Paloh itu harus berhadapan dengan kasus yang yang menyeret SYL.
Rakyat tentu menunggu apa yang akan terjadi hingga masa pendaftaran Capres-Cawapres kelak. Akankah drama politik ini menghadirkan kejutan-kejutan baru yang tak terduga. Apapun yang terjadi konsolidasi demokrasi harus didorong untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Tidak hanya kepentingan sempit dan sesaat saja.
