Wajar kiranya kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kritis soal penegakan hukum. Keduanya memang berlatar belakang pendidikan hukum. Meski Ganjar akhirnya memilih menjadi politisi dan Mahfud MD malang melintang di berbagai profesi dari akademisi hingga menjadi seorang menteri.
Yang agak menyita perhatian publik adalah kala Ganjar Pranowo memberi nilai 5 (lima) pada penegakan hukum di era Jokowi. Dinilainya bahwa selama ini penegakan hukum masih belum berjalan secara adil dan konsisten. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, namun hanya berakhir dengan hukuman yang ringan.
Selain itu, Ganjar juga menilai bahwa masih ada intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Kritiknya makin kencang manakala arah dukungan politik Jokowi semakin jelas ke Prabowo.
Yang paling disorot kubu Ganjar-Mahfud adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang memberi ruang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres Prabowo. Putusan ini dinilai menjadi puncak dari persoalan penegakan hukum di Indonesia. Tentu saja kritik ini
Lain Ganjar lain pula Pemerintah. Para penegak hukum memiliki beberapa agenda prioritas jangka pendek untuk penegakan hukum di Indonesia. Agenda-agenda tersebut termasuk perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) hakim, aparat penegak hukum, dan aparatur sipil negara (ASN) terkait, serta asesmen terhadap pejabat strategis di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan
Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 maupun kasus-kasus lainnya melalui jalur Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia juga menjadi salah satu agenda yang belum terlaksana. Meski langkah-langkah rehabilitasi terhadap para penyintas peristiwa tersebut telah dilakukan dalam batas tertentu.
Agenda-agenda ini menjadi bagian dari rekomendasi tim percepatan reformasi hukum yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Meskipun Presiden menyambut baik rekomendasi tersebut, implementasi agenda-agenda tersebut masih memerlukan waktu dan upaya yang lebih lanjut
Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah agenda yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Yang agak unik adalah posisi Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Ganjar. Mahfud memegang posisi kunci dalam penegakan hukum
Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan sejumlah prestasi dalam penegakan hukum. Sebut saja penangkapan dua buronan kasus besar
Presiden Jokowi memerintahkan penangkapan dua buronan kasus besar, yaitu Djoko Tjandra. Djoko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi yang berhasil lolos dari hukum selama bertahun-tahun. Ia baru ditangkap setelah Presiden Jokowi mengeluarkan perintah langsung kepada Kapolri.
Pemerintah Jokowi berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi besar, antara lain kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, PT Garuda Indonesia, dan PT Pertamina. Kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan pengusaha. Korupsi di sejumlah BUMN bisa diungkap. Bersih-bersih yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir bekerjasama dengan Kejaksaan Agung menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di BUMN.
Berdasarkan survei Litbang Kompas tahun 2022, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum meningkat dari 53,8% pada tahun 2019 menjadi 64% pada tahun 2022.
Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di era Jokowi. Masih maraknya kasus korupsi menjadi salah satu fakta. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, KPK menangani sebanyak 1.347 kasus korupsi, meningkat dari 1.222 kasus pada tahun 2021.
Adanya intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Belum efektifnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat juga masih menjadi agenda yang perlu dituntaskan. Pemerintah Indonesia telah mengakui terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, namun hanya satu peristiwa yang telah diselesaikan melalui pengadilan, yaitu kasus Tanjung Priok.
Publik pun dapat melihat sejumlah kasus yang tuntas di era Jokowi. Yang pertama kasus korupsi terbesar yang terjadi pada tahun 2009 sebelum Pemilu, dengan kerugian negara mencapai Rp7,3 triliun. Kasus ini melibatkan penyimpangan dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dari BI kepada Bank Century.
Berikutnya skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya menyebabkan kerugian mencapai Rp16,8 triliun. Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko, mengklaim bahwa kerugian tersebut hanya sebatas investasi, namun total kerugian diperkirakan mencapai Rp37 triliun.
Lalu, kasus korupsi Asabri mencapai total kerugian Rp22,7 triliun. Terdapat sembilan terdakwa, dengan pelaku utama Teddy Tjokrosapoetro dan Heru Hidayat. Heru bahkan dihadapi tuntutan hukuman mati.
Selanjutnya kasus korupsi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) merugikan negara sebesar Rp37,8 triliun. Kasus ini berawal dari tindakan penyelamatan pada tahun 1998 dan 2009, yang kemudian menimbulkan tindak korupsi pada penjualan minyak mentah.
Kasus terbaru melibatkan dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan di Indragiri Hulu, Riau. Kasus ini mencatatkan kerugian sebesar Rp78 triliun, menjadikannya kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
