Soal bantuan sosial (bansos) dihubungkan dengan kampanye pemilu sedang ramai diperbincangkan di kanal-kanal media dan ruang publik. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengusulkan pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda. Todung khawatir bansos dijadikan alat politik jelang Pilpres 2024. Kekhawatiran yang segera direspon oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) dengan sejumlah argumen.
Kita faham benar bahwa bansos memiliki tujuan utama untuk memberikan dukungan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, miskin, atau tidak mampu. Selama ini bansos dikritik sebagai ‘ikan’ bukan ‘kail’. Bansos dinilai sementara kalangan cenderung membuat rakyat semakin bergantung pada pihak lain alih-alih menjadi mandiri.
Pemerintah tentu punya alasan tersendiri. Kail juga diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai skema pembiayaan usaha. Kredit dengan bunga murah bagi pelaku usaha ultra mikro, bagi usaha kecil dan menengah juga digelontorkan oleh perbankan dan lembaga keuangan lain. Mitigasi risikonya dilakukan antara lain dengan skema penjaminan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.
Kembali ke soal bansos. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalangan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak menguntungkan. Tujuan utama pemberian bansos antara lain membantu individu atau kelompok yang berada dalam kondisi miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Bansos juga bertujuan memberikan jaminan sosial bagi kelompok rentan agar terhindar dari risiko sosial yang dapat memperburuk kondisi kehidupan mereka.
Kita harus kembali pada tujuan dari bansos. Diantaranya untuk mendorong penerima bansos agar dapat mandiri secara ekonomi melalui bantuan yang diberikan, misalnya, dengan memberikan pelatihan atau akses ke sumber daya tertentu.Lalu, menjadi penyangga bagi kelompok yang membutuhkan agar mereka memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.
Jika ditunda masyarakat akan mengalami banyak kesulitan. Apalagi bagi mereka yang sedang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Manfaat dari program bansos ini sangatlah penting bagi penerima, karena mereka mendapatkan bantuan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mungkin sulit mereka peroleh sendiri. Bantuan tersebut bisa berupa uang tunai, bahan makanan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, atau akses ke program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Selain itu, bansos juga memiliki manfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bisa lebih fokus dalam mencapai kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial dalam suatu komunitas. Dengan memberikan akses yang lebih baik kepada pendidikan dan layanan kesehatan, bansos dapat membantu dalam menciptakan generasi muda yang lebih terdidik dan sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara.
Pemerintah akan kembali melanjutkan komitmennya untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Indonesia pada awal 2024. Terbukti, berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.
Kebijakan anggaran itu didasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 dari Maret 2023 sebanyak 1,12% dari total penduduk.
Besaran anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar Rp 77,33 triliun. Mayoritas untuk 2024 diarahkan untuk program perlindungan sosial. Dari anggaran tersebut 98,57% atau Rp 78,06 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,43% atau Rp 1,13 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Program bantuan sosial seperti Bansos PKH yang ditujukan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat tetap menjadi fokus pemerintah. Agar bantuan tidak terputus dari tahun sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan yang akan diberikan pada awal 2024. BLT El Nino. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino kepada 18,8 juta KPM. Nilainya mencapai Rp 400.000 per KPM. Tujuannya adalah meningkatkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Setelah penyaluran selesai, diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat.
Bansos Beras sebagai bantuan pangan berupa 10 kilogram beras akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) akan diteruskan pada tahun 2024 dalam 4 tahap selama setahun. Bantuan ini diberikan untuk mendukung aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Ada bantuan kesehatan untuk ibu hamil dan balita, bantuan pendidikan untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA, serta bantuan kesejahteraan untuk keluarga dengan anggota lanjut usia atau penyandang disabilitas.
Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah. Meskipun namanya BPNT, bantuan ini diterima dalam bentuk uang, sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 400.000 dalam dua bulan, untuk digunakan dalam pembelian bahan pokok.
Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada tahun 2024 dengan alokasi dana yang ditujukan untuk 18,59 juta siswa SD, SMP, dan SMA/SMK. Bantuan dana untuk siswa SMA/SMK juga mengalami peningkatan dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,8 juta.
Semua program ini bertujuan memberikan bantuan yang penting bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
