Apa gunanya berkoalisi untuk untuk Pemilu 2024? Toh, Koalisi Indonesia Bersatu bubar, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tukar tambah, demikian pula dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KKP). KKIR bahkan ganti nama jadi Koalisi Indonesia Maju. Kesepakatan hanya baju pembungkus siasat. Kesepakatan baru mengacaukan peta siapa seteru dan siapa sekutu.
Di level inilah para politisi diuji seunggul mana democratic skill yang mereka miliki. Politik adalah kompromi. Ini soal das sein dan das solen. Antara kenyataan normatif dan peristiwa yang secara empiris terjadi harus diselaraskan. Kelihaian dalam membaca kemungkinan dan bernegosiasi dengan calon sekutu menjadi urusan nomor satu. Yang penting menang. Kalau bakal kalah lebih baik bergabung dengan yang bakal menang.
Bursa transfer bacapres-bacawapres dan bacaleg riuh-rendah. Yang paling adem PDIP. Partai ini sendirian saja bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Meski Partai ini tidak boleh terlalu jumawa. Moncong putih harus pandai-pandai merangkul mereka yang tercecer dan terluka. Merawat yang kecil dan kurang diperhitungkan.
Masyarakat politik Indonesia harus ingat bahwa mereka masih bakal calon. Belum jadi calon. Apapun bisa terjadi menjelang23 November 2023. Negosiasi dan tarik-ulur masih akan berlangsung. Tidak perlu terbawa perasaan dan mudah kaget. Mereka masih bakal calon, belum menjadi calon beneran.
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada saat yang sama juga memberi ruang bagi sistem multi partai. Inilah dilema sistem pemerintahan, kepartaian dan kepemiluan di negeri yang sedang berproses mengkonsolidasikan demokrasinya. Dan kita semua tahu, sejatinya koalisi lebih dikenal dan lebih cocok dipakai dalam sistem parlementer. Koalisi kita adalah gabungan parpol yang eksis karena syarat untuk mengusung capres-cawapres.
Dengan kata lain dalam sistem pemerintahan presidensial, pembentukan koalisi partai politik sebenarnya bukanlah praktik yang seharusnya dilakukan karena sistem tersebut tidak membutuhkan koalisi dan oposisi seperti dalam sistem parlementer. Dalam beberapa kasus, koalisi dibentuk untuk menstabilkan dan memuluskan kebijakan dan kerja pemerintahan. Koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial tidak memiliki peran yang substansial dan hanya bermain sebelum dan saat Pemilihan Umum berlangsung.
Posisi bakal calon wakil presiden menjadi sangat seksi pada pemilu 2024. Wapres bukan lagi menjadi ban serep atau pelengkap belaka. Dalam kompetisi yang sangat ketat, wapres sangat menentukan kemenangan pasangan calon. Dan mesin partai politik tidak berjalan di ruang hampa, ada banyak faktor yang mempengaruhi popularitas dan elektabilitas pasangan calon.
Peta koalisi atau gabungan partai politik pengusung capres-cawapres 2024 menunjukkan bahwa kompetisi politik elektoral kali ini asimetris. Semua melawan semua. Yang bisa menjadi pemenang adalah mereka yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Melawan egonya demi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.
