Jika sudah mendekati Pemilu rasa persaudaraan sesama anak bangsa rentan terkoyak. Padahal makna dan tujuan demokrasi jelas. Rakyat menjadi penentu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat itu sendiri, keputusan diambil berdasarkan kehendak rakyat, dan pemerintahan dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan untuk membelah dan merusak persatuan.
Memang ada kompetisi yang bisa jadi sangat keras antar kandidat Presiden. Adu pendapat di media massa dan media sosial dapat menumpahkan seluruh kritik pada lawan politik. Dan tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan. Namun, banyak pula yang berakhir di penjara karena offside melanggar sejumlah pasal UU.
Sekeras-kerasnya kita berdebat, para elit politik sejatinya bersaing untuk bersanding. Jika pemilu usai kawan dan lawan akan berbagi kue kekuasaan. Meski ada oposisi bukan berarti benci dibawa mati. Ini sistem yang diciptakan untuk bersaing sesehat mungkin. Jika tidak berhasil, perebutan kekuasaan akan dilakukan dengan adu kekuatan otot dan senjata.
Para pemilih dan masyarakat politik kita mestinya faham. Beberapa prinsip demokrasi yang penting antara lain pemisahan kekuasaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan pluralisme politik, akuntabilitas dan keterbukaan, serta pemilihan umum yang bebas dan adil.
Dalam sistem demokratis ada checks and balances. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga negara atau individu tertentu. Untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem pemerintahan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga masing-masing lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Juga pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, sehingga tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar
Diperlukan mekanisme pengawasan dan koreksi antar lembaga negara, seperti pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah atau pengawasan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pemerintah. Dan adanya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam mewujudkan checks and balances, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga keseimbangan antara lembaga negara agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh satu lembaga negara atau individu tertentu. Yang paling lazim terjadi adalah dominannya kekuasaan eksekutif. Dua kekuatan lainnya hanya menjadi boneka kekuasaan.
Untuk mewujudkan pemerintahan kita perlu melaksanakan pemilihan umum atau pemilu memiliki manfaat dan tujuan yang penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Pemilu:
menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Sarana membentuk perwakilan politik, di mana rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya dan mewakili aspirasi serta kepentingan rakyat yang memilihnya. Sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi.
Melalui Pemilu sistem demokratis memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan mendorong partisipasi politik warga negara. Juga memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas serta menjaga integritas demokrasi suatu negara.
Dalam pelaksanaannya, pemilu harus memenuhi beberapa asas dan prinsip, seperti umum, langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.
Pemilu dengan tingkat partisipasi tinggi terjadi di puncak kekuasaan Orde Baru. Mayorutas Tunggal Golkar mengkanalisasi aspirasi pemilih. Di tahun 2019, pemilu juga mencapai puncak tingkat partisipasi dengan dampak negatif keterbelahan anak-anak bangsa. Polaritas politik membuat ‘kita’ dan ‘mereka’ sangat jelas. Padahal kompetisi melalui pemilu hakekatnya adalah bersaing untuk bersanding.
